Rabu, 24 Desember 2014

13 PEGAWAI BOLOS KERJA


Menjelang libur Natal, Rabu 24 Desember 2014,Tim GDD mengadakan monitoring kehadiran pegawai di SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan. Tim GDD yang diketuai Assisten Administrasi Setda, H. Uus Rusnandar, SH, MSi, berdasarkan surat tugas nomor 860/ 3275/ ORG & PA, tanggal 23 Desember 2014 bergerak dari Sekretariat Tim GDD, sekitar pukul 06.30 Wib dan langsung menyebar ke 31 SKPD, dengan dibekali formulir monitoring kehadiran lengkap dengan surat tugas.
H. Uus Rusnandar, menyampaikan bahwa GDD ini merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 061.2/ KPTS. 472-ORG/ 2007, tentang Penetapan Petunjuk Teknis GDD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, dan Surat Perintah Sekretaris Daerah Nomor 061.2/ 99/ ORG & PA, tanggal 21 Januari 2014. Lebih lanjut Uus menjelaskan, GDD dalam bentuk monitoring kehadiran pegawai, dilakukan pada setiap ada moment libur nasional, terlebih jika berada ditengah hari kerja, istilah popular yang beredar dikalangan pegawai “HARPITNAS”.
Sementara, Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kabupaten Kuningan, selaku Sekretaris Tim GDD, Drs. Yudi Nugraha, MPd, menyampaikan hasil rekapitulasi kehadiran pegawai, bahwa tingkat kehadiran secara keseluruhan mencapai 92, 24% atau sebanyak 2.116 pegawai berada di kantor saat kegiatan monitoring dilakukan, dari total 2.294 pegawai. Yudi, mengungkapkan rincian alasan ketidakhadiran pegawai, sebanyak 178 orang. Pegawai yang sedang Cuti: 39 orang, Pegawai yang sakit: 23 orang, Pegawai yang izin: 31 orang, Pegawai yang melaksanakan dinas luar: 72 orang dan Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan: 13 orang.
Lebih lanjut, Yudi menjelaskan bahwa 13 pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan akan diberikan sanksi sesuai prosedur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai. Sanksi berupa peringatan dan teguran dilakukan oleh atasan langsung dan pimpinan SKPD, namun apabila diketahui pelanggaran disiplin oleh pegawai tersebut telah masuk kategori berat, maka sanksi yang diberikan bisa berupa menangguhan KGB atau KP. Dst …

Rabu, 17 Desember 2014

DESA GUNUNG MANIK TERISOLIR


Longsor yang terjadi Senin (15/12/2014) yang lalu di Desa Gunung Manik Kecamatan Ciniru mengakibatkan akses transportasi terputus, bagaimana tidak jembatan penghubung hampir seluruhnya rusak berat, sehingga hal tersebut mendapatkan perhatian khusus Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Suganda, S.Sos, M.A.P. yang langsung meninjau ke lokasi. Rabu (17/12/2014).
Ikut mendampingi Kepala Dinas Bina Marga H. Dadang Darmawan, Camat Ciniru Drs. Agus Samedi, Kepala Bagian Organisasi Drs. Yudi Nugraha, M.Pd, Kepala Bagian Umum Setda U. Kusmana, S.Sos, M.Si, dan Kepala Desa Gunung Manik.


Bupati Kuningan Hj. Utje Ch. Suganda, S.Sos, M.A.P., mengatakan jembatan penghubung Desa Gunung Manik ini merupakan akses yang vital bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. “Ini harus segera dilakukan perbaikan demi memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini untuk sementara jembatan hanya menggunakan kayu namun ini tidak bisa bertahan lama karena beban kendaraan terlalu berat, untuk itu secara langsung memerintahkan dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan.
Sementara itu Kepala Dinas Bina Marga H. Dadang Darmawan, mengakui telah melakukan survei, namun untuk melakukan perbaikan diperlukan waktu yang cukup lama karena terkendala dengan sulitnya mengangkut bahan untuk sampai pada lokasi longsor namun pihaknya akan secepatnya berkoordinasi dengan pihak terkait agar bahan-bahan dapat segera sampai kelokasi.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait dan akan segera mengambil langkah perbaikan agar akses transportasi menuju Desa Gunung Manik lancar kembali, bahan-bahan secepatnya akan segera diangkut secara bertahap, sehingga proses perbaikan segera dilakukan.

PNPM MEMBAWA BERKAH


Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang digulirkan sejak tahun 2007 dirasakan memiliki banyak manfaat langsung oleh masyarakat di pelosok perdesaan, “Program PNPM perlu terus dilanjutkan karena program ini pro rakyat dan menyentuh kebutuhan masyarakat banyak, kedepan program ini harus lebih terkoordinasi secara sinergis dengan dinas-dinas terkait. ”
Hal tersebut disampaikan Bupati Kuningan Hj. Utje Ch Suganda, S.Sos, M.AP., disela acara gebyar PNPM dan pemberian penghargaan Si Kompak Award tahun 2014, di Open Space Galery (OSG) Rabu, (17/12/2014). Ikut menghadiri Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs Deniawan, M.Si, Camat Cilimus Yunara, S.Sos, Dirut BPR, serta undangan lainnya.



Selain itu, lanjut Ia, program PNPM merupakan program nasional untuk penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, artinya program ini benar-benar atas dasar kebutuhan masyarakat. “Dana PNPM telah disalurkan dan nilainya cukup besar untuk itu saya titipkan agar dana tersebut betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang tidak mampu agar meningkatkan kesejahteraan,” harapnya.
Hal tersebut diamini para pelaku PNPM, Yuyun KPMD Lingggajati Cilimus mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Kuningan yang telah melakukan pipanisasi melalui program PNPM sehingga mampu menambah debit air untuk keperluan rumah tangga.
“Kami merasa sangat terbantu sekali dengan program PNPM, saat ini kami tidak pernah mengalami lagi kekurangan air, kemudian jalan desa kami sudah baik dan bisa dilalui mobil, kemudian tahun ini kami mengajukan irigasi sepanjang 600 meter namun hanya dapat 190 meter,” ujarnya.
Selain itu pelaku PNPM lainnya Aan Rohanah Kecamatan Ciawigebang mengatakan, kami mendapatkan modal dari UPK Ciawigebang tahun 2013 serta mendapatkan bantuan dari UB berupa mesin jahit sebanyak 5 (lima) unit beserta perlengkapan lainnya.
Lain halnya dengan Yani, Orang Tua dari Dian Saputra, mengatakan, bantuan dari PNPM melalui PNPM generasi sehat, beliau mendapatkan alat dengan dan bicara untuk anaknya sehingga sampai hari ini alhamdulillah anak kami sangat terbantu dengan alat tersebut. “Bantuan alat dengar ini sangat bermanfaat untuk anak kami saya ucapkan terima kasih dan saya harap bantuan pendidikan juga dapat terus berlanjut hingga nanti anak kami kuliah.” 




Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan si kompak award kepada para pelaku PNPM serta mengunjungi stand pameran produk unggulan PNPM dari beberapa kecamatan.

Senin, 15 Desember 2014

PELATIHAN APLIKASI SPSE 4


UPTD LPSE Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan menyelenggarakan pelatihan aplikasi pengadaan B/ J pemerintah secara elektronik (Aplikasi SPSE 4), bagi pejabat pengadaan B/ J bersertifikat, sebanyak 50 orang. Pelatihan dilaksanakan selama 1 hari, Senin 15 Desember 2014 bertempat di Aula KIC, Jalan Ir. H. Soekarno - Kuningan.
Kepala Diskominfo, Agus Sadeli, menyampaikan bahwa pengadaan B/ J pemerintah yang efektif dan efisien merupakan salah satu bagian penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Wujudnya dengan pelaksanaan proses pengadaan B/ J pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan B/ J dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, tentang pengadaan barang/ Jasa Pemerintah, pasal 131 ayat (1) bahwa K/ L/ D/ I wajib melaksanakan Pengadaan B/ J secara eletronik untuk sebagian/ seluruh paket-paket pengadaan, mulai tahun 2012.


Sementara, Narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta, menyebutkan proses pengadaan B/ J secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembejanjaan uang negara. Sistem pengadaan secara elektronik (SPSE)  dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan pengadaan B/ J pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE, adalah: E-Tendering, E-Audit, E-Catalogue, E-Purchasing.
Peserta langsung berlatih Aplikasi SPSE 4, dengan bimbingan langsung Narasumber LKPP Jakarta
, melalui alamat website LPSE Kabupaten Kuningan: http://lpse.kuningankab.go.id/eproc,

Minggu, 14 Desember 2014

DEKLARASI KUNINGAN ANTI MIRAS & NARKOBA



Pemerintah Kabupaten Kuningan didukung oleh komponen masyarakat, Minggu 14 Desember 2014, bertempat di Pandapa Paramartha, mendeklarasikan “Kuningan Anti Minuman Keras dan Narkoba”. Kegiatan ini hasil kerjasama Pemerintah Daerah, Polres Kuningan, Kodim 0615, BNN dan seluruh komponen lapisan masyarakat, tampak hadir, antara lain: MUI, FKUB, FKPP, KNPI, PP, GAMAS, GRANAT, BARAK, GIBAS, PD Muhammadiyah, PC NU, PERSIS, BKPRMI, TP PKK, Karang Taruna, FKDT, UNIKU, UNISA, PGM, SMKN 3, dll



Kegiatan ini digelar pada saat berlangsungnya Car Free Day, sehingga cukup menarik perhatian ribuan masyarakat yang tengah asik beraktivitas CFD, terlebih saat berlangsungnya agenda pemusnahan barang bukti Minuman Keras, antara lain jenis: Beer, Rootbeer, ORTU, Asoka, Arak, Miras Oplosan dan Tuak, hasil razia selama tahun 2014. Kasat Pol PP, Deni Hamdani, menyatakan bahwa tidak kurang dari 1.200 botol minuman keras berbagai merk, hasil penyitaan di beberapa lokasi, dimusnahkan dengan cara dipecahkan dan dilindas dengan menggunakan Stoom Walls.






Deklarasi ditandai dengan penandatangan Naskah Deklarasi Anti Minuman Keras dan Narkoba, Pelepasan Balon Udara, Pemusnahan Barang Bukti dan Panggung Hiburan, dengan menampilkan Band kebanggaan warga masyarakat Kabupaten Kuningan, “MATA ILANG”. Vokalis Didin, yang sengaja datang dari Bandung, melantunkan lagu “TOMAT’ miliknya Wali dan lagu “OPLOSAN” yang naik daun pada acara YKS (Yuk Kita Sahur) …



Kamis, 11 Desember 2014

PANSUS II DPRD DALAMI RAPERDA DINAS DAERAH


Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2008 tentang Dinas Daerah, mulai dibahas dalam Rapat Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis 11 Desember 2014, bertempat di ruang Bamus. Hadir pada rapat tersebut, Ketua Pansus II (Yudi M. Rodi), Wakil Ketua (Dede Sembada, Sekretaris (Hj. Titi), Seluruh Anggota Pansus II, serta SKPD Mitra kerja, hadir Kepala Dintanakan, Kabag Organisasi & PA, Kabag Hukum dan Kabid program Dispenda.
Rapat dibuka oleh Ketua Pansus II, Yudi M. Rodi, dalam kesempatan tersebut yang bersangkutan memperkenalkan seluruh jajaran Pansus II dan meminta pihak eksekutif menjelaskan latar belakang baik philosofis, hukum dan sosiologis.


Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kabupaten Kuningan, Yudi Nugraha, menyampaikan bahwa Perda nomor 11 tahun 2008, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian, mengingat UU nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah, mengamanatkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dialihkan menjadi kewenangan daerah, sehingga perlu ditangani secara serius oleh bidang tersendiri. Selanjutnya, sektor Ketahanan Pangan menjadi kewenangnan wajib daerah yang sangat luas dan membutuhkan koordinasi lintas sektor. Kondisi saat ini, hanya ditangani oleh seorang kepala seksi yang juga menangani data dan pelaporan, sehingga sangat mendesak untuk ditangani secara serius pada level setingkat kepala bidang. selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Ir. Bunbun Budhiyasa, menjelaskan lebih jauh secara lebih teknis, begitupun dengan Kepala Bidang Program Dinas Pendapatan, Cece K. Hendra.


Pada session tanya jawab, Pimpinan dan Anggota Pansus II secara bergilir menyampaikan pertanyaan, pernyataan dan meminta penjelasan lebih jauh, terkait perubahan SOTK Dinas Daerah ini. Diawali oleh pertanyaan dan pernyataan Wakil Ketua Pansus, Dede Sembada, menyatakan bahwa perlu dipertimbangkan untuk merancang sistem pemungutan pajak dan retribusi secara satu pintu (melalui Dispenda), juga mempertanyakan peran Dispenda sebagai SKPD dan sebagai SKPKD, selanjutnya dipertanyakan juga dasar hukum pemungutan PBB-P2, karena pada Perda nomor 15 tahun 2010 belum termasuk 11 jenis pajak daerah. Selanjutnya, H. Badriyanto meminta kepastian akan ketersediaan dukungan Anggaran terhadap resiko penambahan 1 jabatan Kepala Seksi di Dispenda. Anggota lain yang ikut memberikan pertanyaan dan saran, antara lain: H. Didi, Yayat, dan Rudi.


Selasa, 09 Desember 2014

GELOMBANG DEMO HANTAM GEDUNG SETDA




Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada tanggal 9 Desember, juga diperingati di Kabupaten Kuningan. Sebanyak 12 (dua belas) elemen masyarakat pengiat anti korupsi turun ke jalan, dan mendatangi Gedung DPRD, Mapolres, Kantor Kejari dan Gedung Setda.
Gelombang demo dimulai sejak pukul 09.00 wib, Komunitas Panji Rakyat Tersisih (KOMPARASI) pimpinan Sdr. Deki Zaenal Mutaqin dan Sdr. Maladi, bergerak dari Pandapa Paramarta Kuningan, menuju lokasi aksi unjuk rasa Pendopo Kab. Kuningan dan Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan, Estimasi massa ± 150 orang, bentuk aksi Orasi, Alat peraga : Bendera, Sound Sistem, Spanduk. Tema aksi "Santet Koruptor" somasi dalam rangka menurunkan Bupati Kuningan Periode 2013-2018.


Ormas Islam FPI bergabung dengan Ormas Islam Pagar Aqidah (Gardah), Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), dan Majelis dzikir Al Hikmah. Titik kumpul Masjid Syiarul Islam Kuningan pukul 09.00 Wib. Lokasi aksi Pendopo Kab. Kuningan, Gedung DPRD Kab. Kuningan, Polres Kuningan, Kantor Kejari Kuningan, dan Kantor Pengadinan Negeri Kuningan. Estimasi massa ± 100 orang. Bentuk aksi Orasi dan audensi.  Alat Peraga Mobil komando, sound system, bendera, dan spanduk. Tema Memberikan dukungan moril dan tuntutan kepada para pejabat Pemda dan Penegak Hukum untuk dapat memberantas para koruptor yang berada di wilayah Kab. Kuningan.


Selanjutnya, Aliansi Peduli Kuningan (APK) pimpinan Sdr. Farid tidak akan melaksanakan aksi unjuk rasa turun ke jalan, akan tetapi akan melaksanakan kegiatan audensi langsung ke Kapolres dan Unit Tipikor, Kepala Inspektorat Kab. Kuningan, Kajari Kuningan, dan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan dengan jumlah personil 10 orang, rencana audensi akan dilaksanakan siang hari setelah elemen yang lain selesai melaksanakan aksi.


Sedangkan, Forum Aktivitas Kuningan (Fakta), gabungan Ormas Barak, LSM GMBI, Ormas Islam Gamas, Front Marhaenis, Danghyang Kuningan Pasundan Kuningan, Komunitas Anak Bangsa, Siluman, Panglipur Galuh Kuningan, Gibas Kuningan, Orang Indonesia (OI) Kuningan. Titik kumpul jalan baru sebelah barat Terminal Tipe A kertawangunan pukul 09.00 Wib. Lokasi aksi Polres Kuningan dan Kantor Kejari Kuningan. Estimasi massa ± 500 orang. Bentuk aksi Orasi dan audensi. Alat Peraga Mobil komando, sound system, bendera, dan spanduk. Tema Memberikan dukungan moril dan tuntutan kepada para pejabat Pemda dan Penegak Hukum untuk dapat memberantas para koruptor yang berada di wilayah Kab. Kuningan.